Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI

Posted: April 20, 2011 in Pendidikan Kewarganegaraan
Tags:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan Indonesia mengalami dinamika yang unik, pada awal kemerdekaan Indonesia sempat menerapkan Sistem Parlementer namun perseteruan politik telah mengakibatkan kegagalan kabinet untuk dapat bekerja dengan baik, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang antara lain menyatakan kembali ke UUD 1945.

Sistem pemerintahan Indonesia kembali ke presidensial dalam prakteknya, baik pada masa Soekarno maupun Soeharto presiden menguasai panggung politik Indonesia, amandemen UUD 1945 yang dilakukan diera reformasi diharapkan mampu menerapkan kedudukan legislatif dan eksekutif secara propesional,  berikut ini dapat dilihat perbandingan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah dilaksanakan amandemen UUD 1945 dan lahirnya UU RI No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan tertinggi  MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pada era reformasi sekarang ini, kekuasaan tertinggi tidaklah tertumpu di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances).

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatannyapun dibatasi hanya untuk dua periode saja. Adanya pemilihan langsung dalam memilih pimpinan negara, maka kedaulatan rakyat menjadi sangat penting  dan menentukan masa depan bangsa negara Indonesia. Presiden tidak akan bertindak sewenang-wenang, karena ada lembaga perwakilan rakyat yang ikut memantau jalannya pemerintahan, yaitu DPR.

Dengan adanya perubahan ini aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

1.2     Tujuan

  1. Menguraikan lebih jelas mengenai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI;
  2. Mengaanalisa Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dari awal                 kemerdekaan negara Indonesia sampai sekarang;
  3. Membandingkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.

BAB II

ANALISIS TEORI

 

2.1    Pengertian Sistem

Sebelum penulis menjelaskan tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI ini, penulis ingin menjelaskan sedikit pengertian sistem menurut para ahli, agar pembaca lebih memahami apa itu yang disebut dengan sistem, kemudian bagaimana cara menerapkan sistem di negara kita.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia sistem di artikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

Pengertian sistem menurut para ahli:

  1. Prajudi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan-urusan.

  1. Pamudji

Sistem adalah suatu keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh.

  1. Musanef

Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.

  1. W.J.S. Poerwadarminta

Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

  1. Sumantri

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk suatu maksud. Apabila suatu bagian tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud tersebut akan terhambat.[1]

2.2    Pemerintahan dan Pemerintah

2.2.1   Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah

Pemerintahan menurut Kooiman merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok atau berbagai individu masyarakat.

Oleh sebab itu, pola penyelenggaraan pemerintahan ini pada intinya merupakan proses koordinasi, pengendalian, pemengaruhan dan penyeimbangan setiap hubungan interaksi tersebut.

Dalam bahasa Inggris, govern (memerintah), sebagai kata kerja, berasal dari kata latin gubernare atau kybernan yang artinya mengemudikan (sebuah kapal), sedangkan kata bendanya adalah governance (Latin gubernantia), menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau menejemen organisasi. Kata kerja govern digunakan dalam bidang politik, yang kata bendanya menjadi government. Dewasa ini, ada kecenderungan mengembalikan makna pemerintahan dari government ke govermance dalam arti yang luas lagi. Menurut kamus, istilah government dapat diartikan pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan.[2]

Di sisi lain, makna pemerintahan ada dua, yaitu pemerintahan negara dalam arti sempit terdiri dari dari presiden, wakil presiden, dan kabinet (dewan menteri). Pemerintahan negara dalam arti luas adalah gabungan alat-alat kelengkapan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selengkapnya, pengeritan pemerintah secara terminologis, yaitu:

  1. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD suatu negara;
  2. Pemerintah dalam arti luas ialah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Di Indonesia, kedudukannya berada di bawah UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif;
  3. Pemerintah dalam arti sempit ialah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja;
  4. Pemerintah dalam arti tersempit ialah lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan;
  5. Pemerintah dalam konsep pemerintahan pusat, yaitu penggunaan kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi) yang pada umumnya dihadapkan dengan konsep pemerintah daerah;
  6. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, Pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, misalnya diatur oleh UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Kekuasaan (urusan) pusat di daerah dikelola oleh pemerintah wilayah.

2.2.2   Tujuan Pemerintahan Negara Indonesia

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[3] Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

2.3    Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Pada dasarnya sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem pemerintahan (sistem kabinet) Presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer. Namun demikian, ada pula negara yang menganut sistem pemerintahan campuran,  yaitu suatu suatu sistem pemerintahan yang mengandung ciri-ciri Presidensial dan mengandung ciri-ciri parlementer.

Sistem pemerintahan Presidensial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Presiden, di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan diatur antara lain dalam pasal 4 ayat 1. Sedangkan sebagai kepala negara diatur dalam pasal 10-15.
  2. Masa jabatan Presiden dan pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan yang tetap. Ciri ini sesuai dengan bunyi pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
  3. Presiden dibantu oleh  menteri-menteri negara yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya, yang diatur dalam pasal 17.
  4. Presiden dan para Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dan diperkuat oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial adalah Presiden memegang kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Namun demikian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden dan beberapa Menteri. Perlu diingat bahwa wakil Presiden dan para menteri hanya sebagai pembantu Presiden, yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagai landasan Konstitusional bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yaitu antara lain:

  1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah. Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
  2. Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
    1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,
    2. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,
    3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,
    4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pada masa awal kemerdekaan, ketentuan-ketentuan yang dinamakan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya lembaga-lembaga negara seperti yang dikehendaki dalam UUD 1945. Pada masa itu belum ada lembaga-lembaga negara yang berhubungan langsung dengan Presiden, seperti MPR, DPR, dan DPA.

Untuk menjalankan pemerintahan negara sebagaimana mestinya maka digunakanlah ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan sebuah komite nasional.

Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa kekuasaan Presiden sangat luas, yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif bahkan berwenang melaksanakan tugas-tugas MPR. Pada masa itu kekuasaan Presiden seolah-olah “diktator” karena tidak ada lembaga negara lain yang mengimbangi kekuasaan Presiden.

Komite Nasional Indonesia Pusat yang dipilih tanggal 29 Agustus 1945 berkedudukan hanya sebagai pembantu Presiden. Hal ini berarti KNIP tidak dapat mengekang kekuasaan Presiden dan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas DPR atau MPR. Demikian pula wakil Presiden (yang dipilih tanggal 18 Agustus 1945), dan para Menteri (yang dilantik 2 September 1945) semuanya berkedudukan sebagai pembantu Presiden.

Untuk mengurangi kekuasaan Presiden yang sangat luas tersebut, pada tanggal 16 Oktober 1945 wakil Presiden atas usul KNIP mengeluarkan maklumat nomor X yang menetapkan bahwa: “Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN”. Selain itu, maklumat juga menentukan bahwa KNIP, berhubungan dengan gentingnya keadaan mendelegasikan kekuasaannya kepada sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Dengan keluarnya maklumat tersebut, maka kedudukan KNIP yang asalnya sebagai pembantu Presiden berdasarkan pasal IV aturan peralihan berubah menjadi lembaga legislatif dan bahkan mempunyai wewenang untuk ikut menetapkan GBHN. Hal ini berarti KNIP merupakan “partner” Presiden dalam menetapkan Undang-Undang dan GBHN. Sebaliknya, dengan keluarnya maklumat wakil Presiden No. X, kekuasaan Presiden yang sangat luas itu menjadi berkurang.

Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja mengusulkan kepada Presiden supaya adanya sistem pertanggungjawaban menteri-menteri kepada parlemen yaitu KNIP, dengan alasan antara lain untuk memberlakukan kedaulatan rakyat. Usul Badan Pekerja tersebut diterima baik oleh Presiden.

Dengan diterimanya sistem pertanggungjawaban Menteri kepada KNIP oleh Presiden, maka pada tanggal 14 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menetapkan bahwa kabinet presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno meletakan jabatan dan diganti oleh kabinet baru dengan Sultan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Oleh karena itu, menteri-menteri menjadi anggota dari kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada tanggal 20 Oktober 1945, BPKNIP menjelaskan kedudukannya, kewajibannya, dan hak-haknya sebagai berikut:

  1. Turut menetapkan GBHN. Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden menetapkan GBHN. Badan Pekerja tidak berhak turut campur dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. Ini tetap di tangan Presiden semata-mata.
  2. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden suatu Undang-Undang mengenai segala macam urusan pemerintahan. Yang menjalankan Undang-Undang ini adalah pemerintah, artinya Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai di bawahnya.

Dengan demikian, sejak tanggal 14 November 1945 sistem permerintahan Presidensial diganti dengan sistem pemerintah parlementer. Sistem Pemerintahan Parlementer pada masa itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh situasi politik dalam negeri dan keselamatan negara terancam, sehingga memaksa Presiden untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan.

Pengambil alihan pemerintahan oleh Presiden terjadi beberapa kali antara lain:

Pertama, ketika Perdana Menteri Sultan Sjahrir diculik, maka kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh Presiden atas dasar Maklumat Presiden No.1 tahun 1946. Maklumat tersebut berlaku sampai tanggal 2 Oktober 1946 karena keadaan negara sudah normal kembali. Kemudian pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri atas dasar Maklumat Presiden No. 2 tahun 1946.

Kedua, terjadi pada tanggal 27 Juni 1947 ketika adanya rencana Jenderal Spoor mengadakan serangan umum terhadap negara kita. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh Presiden atas dasar Maklumat Presiden No. 6/1947 tanggal 3 Juli 1947.

Ketiga, ketika PKI yang dipimpin oleh Muso mengadakan pemberontakan di Madiun. Atas UU No. 30/1948, Presiden mengambil alih kekuasaan pemerintahan selama 3 bulan mulai 15 September 1948.

Mengingat suhu politik yang semakin memanas pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada konstituante. Amanat tersebut memuat anjuran kepala negara dan pemerintahan untuk kembali ke demokrasi terpimpin sebagai berikut:

  1. Demokrasi terpemimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang kita praktekan selama ini.
  2. Demokrasi terpemimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
  3. Demokrasi terpemimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik dan sosial.
  4. Inti dari pimpinan dalam demokrasi pemimpin adalah permusyawaratan yang “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh penyiasatan dan perdebatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra”.
  5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin.
  6. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan.
  7. Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah mencapai sesuatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan materil dan spirituil, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  8. Sebagai alat, demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu.[4]

2.3.1   Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

  1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat);
  2. Sistem Konstitusional;
  3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
  6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
  7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang Demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang Konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada Konstitusi.

Pemerintah Konstitusional bercirikan bahwa Konstitusi negara itu berisi:

  1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
  2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

2.3.2   Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen.

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip Otonomi Daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi;
  2. Bentuk pemerintahan adalah Republik, sedangkan Sistem Pemerintahan Presidensial;
  3. Presiden adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan;
  4. Kabinet atau Menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan;
  6. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem Pemerintahan Parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Sistem Presidensial.

Beberapa pariasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi Presiden meskipun secara tidak langsung;
  2. Presiden dalam mengangkat Pejabat Negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR;
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR;
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki Sistem Presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.[5]

2.4    Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Salah satu muatan paling penting dari suatu Undang-Undang Dasar (konstitusi) adalah bagaimana penyelenggaraan Kekuasaan Negara itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ atau Lembaga Negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat ”UUD 1945”) sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini.

Karena itu arah perubahan yang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan prinsip sistem konstitusional (constitutional system), menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.

Perubahan ini tidak merubah sistematika UUD 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan terutama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara Demokrasi modern.

2.4.1   Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sebelum Perubahan UUD 1945

Penjelasan UUD 1945 menguraikan dengan jelas sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dianut oleh Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam penjelasan itu diuraikan tentang sistem pemerintahan negara yang terdiri dari tujuh prinsip pokok, yaitu sebagai berikut:

Prinsip negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) bukan atas kekuasaan belaka (machtstaat) dan prinsip sistem konstitusinal (berdasarkan atas konstitusi) tidak berdasar atas absolutisme. Kedua prinsip ini ditegaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar itu, tapi tidak tergambar dengan jelas dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan.

Prinsip negara hukum seharusnya mengandung tiga prinsip pokok, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kekuasaan dijalankan berdasarkan atas prinsip due process of law. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak diatur secara tegas dan rinci dalam pasal-pasal UUD 1945. Pengaturan hak asasi manusia sangat minim yaitu hanya dalam Pasal 28 dan 29 ayat 2, sedangkan Pasal 27, 30 ayat 1 dan 31 ayat 1 yang mengatur tentang hak-hak warga negara. Demikian juga dengan sistem konstitusional. Tidak tergambar dengan jelas pembatasan-pembatasan kekuasaan antara lembaga negara, bahkan memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) suatu kekuasaan yang tidak terbatas.

Prinsip selanjutnya adalah kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penjelasan UUD 1945 menerangkan bahwa kedaulatan dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (pasal 3), mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Presiden (pasal 7). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis. Presiden tidak “neben” tetapi “untergeordnet” kepada Majelis.

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) tidak mengatur secara rinci mengenai badan negara yang “ super power” ini, terutama struktur dan susunan keanggotaannya termasuk bagaimana mekanisme pengisian anggotanya, dan hubungannya dengan badan-badan negara lainnya. Para perumus UUD 1945, nampaknya sengaja tidak mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan UUD 1945 ini, karena pada saat itu UUD 1945 dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar yang supel, dinamis dan hal-hal yang rinci diserahkan pada semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan, yaitu sesuai dengan keadaan negara baru yang dinamis. Lagi pula UUD 1945 dibuat pada saat revolusi yang terus bisa berubah.

Dalam praktek ketatanegaraan kita, badan ini pernah menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, mengangkat Presiden secara terus menerus sampai tujuh kali berturut-turut (Soeharto), dua kali memberhentikan Presiden (Soekarno dan Abdurrahman Wahid), satu kali meminta Presiden mundur (Soeharto), dan satu kali tidak memperpanjang masa jabatan Presiden (B.J. Habibie). Tidak ada suatu lembaga negara yang dapat membatasi kekuasaan dan tindakan badan ini (MPR), kecuali MPR itu sendiri yang dapat membatasi dirinya. Hanya gerakan rakyat dalam suatu revolusilah yang dapat mempengaruhi kekuasaan MPR. Itulah yang terjadi pada tahun 1966-1967 dan tahun 1998.

Siapa yang dapat menguasai MPR, ia telah menguasai kekuasaan negara, demikian juga sebaliknya. Hal ini dirasakan oleh seluruh Presiden kita selama berlakunya Undang-Undang Dasar ini. Ada Presiden yang diberi kekuasaan seumur hidup (Soekarno), hampir seumur hidup (Soeharto), Presiden yang diberhentikan dengan penuh gejolak (Soekarno dan Abdurrahman Wahid), memegang kekuasaan yang sangat pendek yaitu B.J.Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, badan negara yang paling mungkin dapat mempengaruhi MPR ini adalah Presiden, karena Presiden memiliki banyak kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. Dengan dasar inilah Soerkarno pernah sangat berpengaruh terhadap MPR, karena anggota-anggota diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Demikian juga masa Soeharto, pernah sangat menguasai badan ini, dimana setengah dari anggota MPR diangkat oleh Presiden. Dalam kondisi yang demikian Presiden tinggal mempengaruhi anggota MPR yang berasal dari DPR yaitu partai politik peserta pemilu, dan pada saat pemerintahan Orde Baru, Presiden menguasai Golkar. Dengan demikian lengkaplah kekuasaan Presiden menguasai MPR, karena itu apapun yang dikehendaki Presiden tidak kuasa untuk ditolak oleh MPR.

MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara (TAP MPR No. III/1978), sedangkan lembaga negara yang lainnya adalah merupakan Lembaga Tinggi Negara dan Presiden memegang posisi sentral karena dialah mandataris MPR. Dengan cara berfikir yang demikianlah lembaga-lembaga negara yang lain melapor setiap tahun seperti pada periode 1999-2004.

Prinsip selanjutnya, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis. Penjelasan UUD 1945 menguraikan bahwa di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the presiden). Presiden adalah mandataris MPR, dia tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Dengan posisi mandataris itulah Presiden memiliki diskresi kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Di samping memegang kekuasaan eksekutif (executive power) , Presiden juga sekaligus memegang kekuasaan legislatif (legislative power). Di samping itu, Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan lainnya, seperti kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan negara lain dan lain lain seperti diatur pada pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945. Pada masa awal kemerdekaan, ketika lembaga-lembaga negara lain belum terbentuk Presiden dengan dibantu oleh sebuah komite nasional diberi kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain seperti MPR, DPR dan DPA (pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945). Dengan demikian UUD 1945, memang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.

Meskipun demikian ditegaskan bahwa kekuasaan Presiden sebagai kepala negara tidak tak terbatas. Presiden senantiasa dapat diawasi oleh DPR, dan Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Karena itu Presiden harus dapat bekerja bersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Dengan kewenangan yang begitu luas diberikan UUD kepada Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia, posisi Presiden menjadi sangat dominan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan kewenangan membentuk Undang-Undang dan menetapkan PERPU serta menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang, Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar untuk menggolkan dan membentuk Undang-Undang. Sementara, pada posisi lain, UUD memberikan keleluasaan dalam banyak hal mengenai penyelenggaraan negara yang diserahkan kepada Undang-Undang. Selama masa Orde Baru hanya beberapa Undang-Undang yang datang dari DPR (hampir seluruhnya dari Presiden), bahkan kultur ini masih berjalan sampai sekarang setelah perubahan UUD.

UUD 1945 hanya mengatur masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (pasal 5), dan tidak mengatur sampai berapa periode seseorang dapat menjabat sebagai Presiden, dan tidak juga mengatur mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya (pasal 8). Dalam praktek ketatanegaraan kita selama ini, persoalan ini telah menjadi perdebatan yang sangat panjang.

Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena itu kedudukan menteri-menteri negara tidak tergantung DPR akan tetapi tergantung Presiden. Meskipun mereka adalah pembantu Presiden, tetapi menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa, karena menteri-menteri itulah yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktek. Menteri-menteri negara memimpin departemen.

Dalam praktek ketatanegaraan kita, menteri-menteri negara ini tidak saja memimpin departemen, karena ada menteri yang tidak memimpin departemen. Sementara pembentukan dan pembubaran departemen itu sendiri diserahkan kepada Presiden. Itulah sebabnya Presiden Abdurrahman Wahid berwenang membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada saat menjabat Presiden.

Lebih lanjut, penjelasan UUD 1945 menguraikan bahwa kedudukan DPR adalah kuat. Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Setiap saat DPR dapat mengawasi Presiden, dan jika dalam pengawasan itu DPR menemukan bahwa Presiden telah melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau yang telah ditetapkan oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk mengadakan persidangan istimewa agar bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden.

Kewenangan DPR yang diatur dalam UUD 1945 sangat terbatas, yaitu memberi persetujuan atas Undang-Undang yang dibentuk Presiden (pasal 20 ayat 1 dan 2  pasal 5), memberi persetujuan atas PERPU (pasal 22), memberi persetujuan atas anggaran (pasal 23) dan persetujuan atas pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. Kewenangan DPR untuk mengawasi pemerintah/Presiden dan kewenangan untuk meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden (fungsi kontrol) hanya diterangkan dalam penjelasan.

UUD 1945 juga tidak mengatur bagaimana memilih anggota DPR, dan tidak satupun kata pemilu dalam UUD ini. Karena adalah wajar anggota DPR itu ada yang diangkat dan ada yang dipilih melalui pemilu, tergantung pada Undang-Undang yang mengaturnya.

Di samping itu UUD 1945, juga mengintrodusir badan-badan negara yang lain seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPA hanya untuk memberi nasihat belaka kepada Presiden apakah diminta atau tidak diminta. DPA ini dijelaskan dalam penjelasan UUD adalah semacam “ Council of State”. Sedangkan BPK adalah badan negara yang diberi tugas dan wewenang untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, yaitu suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tapi tidak pula berdiri di atas pemerintah. Dalam praktek ketatanegaraan kita selama ini DPA ditempatkan sebagai Lembaga Tinggi Negara. Dalam posisi yang demikian dengan kewenangan yang sangan terbatas, keberadaan DPA ditata kembali dan ditempatkan posisi yang tepat menurut peran dan fungsinya.

Demikianlah sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam sistem seperti ini, MPR merupakan lembaga negara terpenting karena lembaga ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Setelah itu adalah Presiden, karena Presiden adalah “mandataris” MPR. Dengan demikian kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan ini terstruktur, yaitu MPR memegang kekuasaan negara tertinggi sebagai sumber kekuasaan negara dan dibawahnya adalah Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Sistem seperti ini tidak menganut prinsip check and balances , dan tidak mengatur pembatasan yang tegas penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena kelemahan inilah dalam praktek ketatanegaraan Indonesia banyak disalahgunakan dan ditafsirkan sesuai kehendak siapa yang memegang kekuasaan.

2.4.2   Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945

2.4.2.1  Prinsip Negara Hukum

Perubahan UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkannya pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi mansuia dan prinsip due process of law. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat. (Bandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya 2 pasal dengan 2 ayat). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Jaminan atas kekuasaan kehakiman yang merdeka ini tercermin dalam pemberian wewenang yang tegas dalam pasal-pasal UUD 1945 dan mekanisme pengangkatan hakim agung yang dilakukan melalui mekanisme saling kontrol antara Komisi Yudisial, DPR, Presiden serta Mahkamah Agung, serta pengangkatan Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang masing-masing 3 orang yang ditunjuk DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.

Hak asasi manusia diatur sangat lengkap dalam Undang-Undang Dasar ini dalam Bab tersendiri, yaitu Bab XA yang terdiri atas 10 pasal dan 24 ayat (bandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya terdiri 2 pasal dan 1 ayat). Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia baik bagi setiap warga negara maupun setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Implikasi yang diharapkan dari pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini adalah berjalannya pemerintahan yang berdasar atas prinsip due process of law, yaitu setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum. Tidak ada kebijakan yang boleh keluar dari hukum yang berlaku. Setiap kebijakan negara dan pemerintah dapat digugat oleh setiap orang atau warga negara manakala terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.

2.4.2.2  Sistem Konstitusional Berdasarkan Check and Balances

Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “check and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2, UUD 1945 dilakukan, yaitu perubahan dari “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu kedaulatan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.

Sistem yang dibangun berdasarkan perubahan ini adalah mempertegas dan merumuskan secara lebih jelas “ Sistem Konstitusional” yang telah disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara berdasar konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi dan membatasi antara satu dengan yang lainnya berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar. Inilah yang disebut sistem “check and balances” (perimbangan kekuasaan). Bahkan setiap warga negara dapat menggugat negara melalui organ negara yang bernama Mahkamah Konstitusi manakala ada tindakan negara yang melanggar hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Sistem ini tetap dalam frame sistem Pemerintahan Presidensial, bahkan mempertegas Sistem Presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

2.5    Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.5.1   Definisi Negara

Banyak definisi tentang negara yang dikemukakan oleh para pemikir-pemikir besar kenegaraan sejak jaman Yunani Kuno hingga kini. Di abad modern sejumlah pakar ketatanegaraan memberikan definisi negaar, diantaranya:

Roger H. Soltan.

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat.

Max Weber.

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Robert M. Maclver.

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Horld J. Laski.

Negara itu adalah puncak gedung pergaulan hidup masa ini, dan keistimewaan sifat negara itu terletak pada hak-haknya yang melebihi hak-hak persekutuan masyarakat. Jadi negara itu adalah satu alat guna mengatur tingkah laku manusia.

Jean Bodin.

Keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat.[6]

2.5.2   Negara Kesatuan

Menurut C.F. Strong: “Negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat.”[7]

2.5.3   Republik

Dalam pengertian dasar, sebuah Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau “urusan awam”, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.[8]

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1    Sistem Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI

Sistem dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian yang saling berkaitan antara beberapa bagian samapai kepada bagian yang terkecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain juga ikut merasakan ketergangguan.

Hakekat sebenarnya dari keberadaan suatu sistem, sistem merupakan kerjasama suatu kelompok yang saling kait mengkait secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun demikian bila terjadi kerjasama maka terjadi hubungan yang sinergis yang melebihi kekuatan pembagian yang dijumlahkan karena muncul kekuatan baru sebagai gemanya.

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa dan/kelurahan.

3.2    Tugas-Tugas Pemerintahan

Ryaas Rasyid membagi tugas-tugas pokok pemerintahan ke dalam tujuh bagian, yaitu:

  1. Pemerintah bertugas menjamin terciptanya kondisi keamanan negara dari segala kemungkinan terjadinya ancaman dari luar berupa penghancuran keamanan dan dari dalam berupa bentrokan antar warga yang menyebabkan tergulingnya pemerintahan yang sah.
  2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya bentrokan antarwarga.
  3. Menegakkan keadilan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan statusnya, apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
  4. Melakukan pekerjaan umum dengan cara membangun fasilitas jalan, pendidikan, dan sebagainya.
  5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin, memelihara orang cacat, anak terlantar, serta kegiatan sosial lainnya.
  6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan rakyat banyak, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong terciptanya lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik, dan sebagainya.
  7. Membuat dan menerapkan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.[9]

3.3    Lembaga-Lembaga Pemerintahan

3.3.1   Pemerintah Pusat dan Kewenangannya

Apa yang dimaksud dengan pemerintah pusat? Dalam UU No. 22 tahun 1999 jo. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom disebutkan bahwa pemerintah pusat ialah “perangkat negara kesatuan RI yang terdiri dari presiden beserta para menteri.”

Kedua peraturan perundang-undangan itu juga menyebutkan tentang wewenang pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain pemerintah ialah kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Menurut aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP No. 25 tahun 2000, kewenangan bidang lain ini meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan, energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian, dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, perkerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, olah raga dan penerangan.

Secara umum, kewenangan pemerintah pusat lebih besar porsinya pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini, pemerintah pusat berwenang untuk:

  1. Menetapkan kebijakan pembangunan dalam skala makro;
  2. Menetapkan pedoman tentang standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
  3. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;
  4. Menyusun rencana nasioanal secara makro;
  5. Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan;
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi;
  7. Menetapkan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;
  8. Mengelola dan menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam di wiliyah laur di luar 12 mil;
  9. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara;
  10. Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah;
  11. Mengatur ekspor-impor dan melaksankan perkarantinaan;
  12. Menanggulangi wabah dan bencana yang berskala nasional;
  13. Menetapkan arah dan prioritas kegiatan riset dan teknologi, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan berisiko tinggi;
  14. Menetapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa;
  15. Mengatur sistem lembaga perekonomian negara.

Inilah bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan ini bersifat regulatif. Adapula kewenangan pemerintah yang bersifat teknis dan terbatas pada suatu bidang yang bertujuan:

  1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara;
  2. Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara;
  3. Menjamin efisiensi pelayanan umum yang sifatnya nasional;
  4. Menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setaa bagi semua warga negara;
  5. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yanglangka, canggih, mahal dan berisiko tinggi, tetapi sangant diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan, dan sejenisnya;
  6. Menjamin supermasi hukum nasional;
  7. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.

3.3.2   Pemerintah Daerah dan Kewenangannya

Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintah daerah menggunkan modelsentralisasi, namun pada era reformasi, penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan model otonomi. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 jo. UU No. 32 tahun 2004. Undang-Undang ini menghapus UU No. 5 tahun 1975 yang sentralistik. Format baru pemerintah daerah di bawah UU No. 32 tahun 2004 diarahkan kepada terciptanya kemandirian daerah dengan meletakan suatu prinsip otonomi yang luas dan utuhh pada daerah kabupaten/kota. Asas utama penyelenggaraan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan ini menganut asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ketentuan mengenai kewenangan daerah provinsi diatur melalui PP No. 25 tahun 2000, sedangkan kewenangan kabupaten/kota adalah kewenangan sisa yang tidak disebut dalam peraturan pemerintah tersebut.

Adapun kewenangan daerah provinsi sebagai berikut:

  1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya;
  2. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota;
  3. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah;
  4. Kewenangan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan tugas yang menyangkut penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
  5. Kewenangan melaksanakan tugas yang dilakukan oleh satu kabupaten/kota lainnya.

Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, antara lain seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Kewenangan yang termasuk kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya, yaitu:

  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
  2. Pelatihan, alokasi, sumber daya manusia potensial dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi;
  3. Pengelolaan pelabuhan regional;
  4. Pengendalian lingkungan hidup;
  5. Promosi dagang dan budaya/pariwisata;
  6. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman;
  7. Perencanaan tata ruang provinsi.

Kewenangan kabupaten/kota ialah:

  1. Kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, selain kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dikemukakan diatas;
  2. Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidika dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

3.4    Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemerintahan

Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

3.4.1   Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat

  1. Departemen. Departemen merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh menteri negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
  2. Menteri Koordinator. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi , dan tata kerja menko diatur melalui Keppres No. 100 tahun 2001. Tugas menko antara lain mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.
  3. Menteri Negara. Kedudukan dan tugas menteri negara diatur melalui Keppres No. 101 tahun 2001. Tugas menteri negara ialah menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang tidak ditangani oleh suatu departemen.
  4. LPND (Lembaga Pemerintahan Non Departemen). LPND merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden. Secara organisatoris, kedudukan LPND berada dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Melalui Keppres No. 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND, tugas LPND ialah melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keppres No. 103 di atas, terdapat 25 LPND, yaitu:
  • Lembaga Administrasi Negara (LAN);
  • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
  • Badan Kepegawaian Negeri (BKN);
  • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS);
  • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
  • Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL);
  • Badan Pusat Statistik (BPS);
  • Badan Standardisasi Nasional (BSN);
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
  • Badan Intelijen Negara (BIN);
  • Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
  • Badan Usaha Logistik (BULOG);
  • Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
  • Badan Penerbangan Antariksa Nasional (BAPAN);
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasioanal (BAKORSUR TANAL);
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
  • Bada Pertanahan Nasional (BPN);
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
  • Lembaga Informasi Nasional (LIN);
  • Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS);
  • Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BPBUD PAR).
  1. Kesekretariatan Lembaga Negara
  2. Kejaksaan Agung
  3. Perwakilan RI di Luar Negeri
  4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  5. Kepolisian Negara RI (POLRI)
  6. Lembaga Ekstra Struktural (Non Struktural)

3.4.2   Lembaga Penyelenggara Pemerintah Tingkat Daerah

Landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintah daerah adalah UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B. Pengaturan ini berdasarkan hasil amandemen kedua. Kemudian dilengkapi dengan UU organik lainnya, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, Pemerintahan Daerah menggunakan UU Nomor 22 tahun 1999. Dalam pasal 132 ayat 2 UU ini dinyatakan bahwa pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Daerah akan berlaku efektif selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditetapkan. Jadi, UU ini baru berlaku pada taggal 7 Mei 2001. Akan tetapi, Tap MPR No. IV/MPR/2000 memberi rekomendasi kepada daerah yang telah siap untuk memulainya pada tanggal 1 Januari 2001.

Pokok-pokok yang terkandung dalam UU No. 32 tahun 2004 antara lain menyebutkan bahwa:

  1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
  2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adlah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
  6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
  7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.[10]

3.5    Lembaga-Lembaga Negara dan Kewenangannya

  1. 1.         Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Perubahan UUD 1945, telah mengubah susunan, kedudukan serta kewenangan MPR secara sangat prinsip. Perubahan ini dimulai dengan perubahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang semula berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ”.

Ada tiga perubahan substansi dalam ayat ini, yaitu perubahan :

  1. Kata “adalah” diubah menjadi “berada”. Kata “adalah” menurut ahli bahasa adalah menunjukan definisi, pengertian atau memberi penjelasan. Dalam perumusan bahasa hukum dihindari penggunaan kata “adalah” dalam rumusan pasal kecuali pasal yang memberi pengertian atau penjelasan atas suatu istilah. Sedangkan substansi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan untuk menjelaskan atau memberi pengertian atas suatu istilah tetapi menunjukkan “keberadaan” atau “posisinya”. Dengan demikian kata yang tepat untuk pengganti kata “adalah” yaitu kata “berada” yang menunjukkan posisi atau keberadaannya.
  2. Kata “dilakukan sepenuhnya” diubah menjadi “dilaksanakan”. Perubahan ini membawa perubahan makna yang penting dan mendasar dalam perumusan ayat ini, tidak sekedar perubahan kata-kata. Penggunaan kata “dilakukan sepenuhnya” berarti MPR adalah “pelaku” kedaulatan rakyat sepenuhnya dapat mengambil alih kedaulatan itu dari rakyat. Dengan demikian seluruh tindakan MPR adalah cerminan kedaulatan rakyat dan rakyat tidak dapat memprotes hal itu, karena “kedaulatan” telah diserahkan untuk dilakukan oleh MPR. Sedangkan kata “dilaksanakan” menunjukkan arti “dijalankan” atau diselenggarakan.
  3. Kata “oleh Majelis Permusyawaratan” diubah menjadi “menurut Undang-Undang Dasar”. Sebelum perubahan “kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR”, sedangkan setelah perubahan “kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD”. Pertanyaannya siapa yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut UUD? Perdebatan-perdebatan saat perubahan pasal ini dilakukan “kedaulatan rakyat” dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara bahkan oleh rakyat secara langsung sesuai yang diatur dalam UUD ini. Jadi tidak menunjuk pada satu lembaga negara tertrentu.

Perubahan ini juga membawa konsekwensi hilangnya supremasi MPR sebagai lembaga negara yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya seperti yang selama ini dikenal. Dengan demikian posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak relevan.

Disamping itu, perubahan terhadap MPR mencakup pula perubahan atas kewenangan dan susunan keanggotaannya. Perubahan sangat mendasar mengenai kewenangan MPR adalah menghapuskan dua kewenangan MPR yang penting yaitu kewenangan dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (pasal 3) serta kewenangan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 2). Penghapusan dua kewenangan ini saling terkait dan berhubungan. Karena Presiden tidak lagi diangkat oleh MPR, maka MPR tidak perlu lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara untuk dijalankan oleh Presiden setiap lima tahun sekali. Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara tidak lagi ditetapkan setiap lima tahun oleh MPR akan tetapi tertuang dalam amanat pembukaan dan dalam pasal-pasal UUD 1945. Sedangkan pedoman kerja penyelenggaraan negara setiap tahun atau lima tahun atau lebih dari lima tahun dapat ditetapkan dalam Undang-Undang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Dengan perubahan tersebut, posisi Presiden sebagai mandataris MPR juga menjadi tidak relevan.

MPR tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A). MPR hanya berwenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan ini, hanyalah dalam rangka pengukuhan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat di hadapaan sidang MPR. Walaupun demikian MPR masih berwenang untuk memilih Wakil Presiden dalam hal jabatan Wakil Presiden dalam keadaan kosong, yaitu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden, (pasal 8 ayat 2) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada saat pemilu sebelumnya (pasal 8 ayat 3).

MPR tetap berwenang mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1). Penambahan kata “mengubah” dalam ayat ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah interpretasi bahwa MPR tidak berwenang untuk mengubah tapi hanya menetapkan saja. Dengan penambahan kata “mengubah dan” berarti MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD atau menetapkan saja.

Perubahan mendasar lainnya adalah perubahan susunan keanggotaan MPR. Sebelum perubahan, anggota MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Setelah perubahan, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pasal 2 ayat 1). Dua perubahan penting dalam pasal 2 ayat 1 ini adalah dihilangkannya utusan daerah dan golongan-golongan yang diganti dengan anggota DPD serta penegasan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu. Terjadi perdebatan yang sangat panjang atas perubahan pasal Pasal 2 ayat 1 ini yaitu satu pihak terutama sebagian besar anggota dari fraksi utusan golongan menghendaki agar rumusan pasal 2 ayat 1 tetap mempertahankan adanya utusan golongan sebagai anggota MPR dan pihak lainnya menghendaki tidak perlu ada utusan golongan. Fraksi utusan golongan berpendapat bahwa utusan golongan ini tetap diperlukan untuk mengakomodir golongan-golongan dalam bangsa Indonesia yang tidak ikut dalam politik melalui pemilihan umum, lagi pula masih banyak golongan minoritas dan suku-suku yang tidak mungkin terakomodir dan terpilih dalam pemilu yang demikian berat untuk bisa terpilih baik sebagai anggota DPR maupun sebagai anggota DPD. Sebaliknya kelompok yang lain berpandangan bahwa utusan golongan tidak perlu lagi diakomodir secara khusus sebagai anggota MPR karena golongan itu semuanya bisa ikut pemilu dan kepentingan serta suaranya dapat diwakili oleh mereka yang dipilihnya dalam pemilu. Lagi pula, golongan-golongan itu tetap dapat mencalonkan diri baik sebagai anggota DPR maupun anggota DPD. Di samping itu kelompok ini memandang bahwa terdapat kesulitan untuk menentukan golongan mana saja yang berhak untuk mengutus wakilnya sebagai anggota MPR dan bagaimana mekanisme itu dilakukan. Akhirnya pengambilan keputusan atas pasal 2 ayat 1 ini dilakukan melalui pemungutan suara dalam Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2002 dan mayoritas mutlak anggota MPR memilih untuk menghapuskan utusan golongan itu.

Penambahan kata “dipilih melalui pemilihan umum”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa seluruh anggota MPR itu baik yang berasal dari anggota DPR maupun dari anggota DPD tidak ada yang diangkat dan semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Karena tidak ada penegasan dipilih dalam pemilihan umum dalam UUD sebelum perubahan maka ada anggota MPR yang diangkat bahkan jumlahnya sama dengan jumlah anggota DPR. Di samping itu ada anggota DPR yang tidak dipilih melalui pemilihan umum akan tetapi diangkat yaitu anggota ABRI/TNI-POLRI, walaupun mereka juga adalah golongan tetapi tidak termasuk utusan golongan. Penambahan kalimat terakhir ini, menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi kita, mengharuskan semua anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada lagi yang diangkat.

Kata “dengan” dalam kalimat “diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” pada akhir ayat 1 ini dimaksudkan agar pengaturan mengenai MPR itu diatur dengan satu Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang tentang MPR, dan tidak digabung seperti sekarang ini. Karena itu ke depan tentang MPR ini harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Dalam pasal-pasal UUD 1945 ini penggunaan kata “dengan Undang-Undang” dan “dalam Undang-Undang” memiliki makna yang berbeda, kecuali untuk pasal-pasal asli yang tidak dirubah karena untuk mempertahankan nilai kesejarahan. Kata “dengan Undang-Undang” dimaksudkan agar diatur dalam Undang-Undang tersendiri, sedangkan kata “dalam Undang-Undang” dimaksudkan dapat diatur dalam Undang-Undang yang lain dan tidak harus tersendiri.

  1. 2.         Dewan Perwakilan Rakyat

Isu utama perdebatan para perumus perubahan UUD 1945 yaitu Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI pada perubahan pertama tahun 1999, adalah bagaimana menyempurnakan struktur ketatanegaraan yang ada. Begitu kompleks dan banyaknya persoalan yang disampaikan dalam perdebatan awal itu, maka perubahan yang disepakati pada perubahan pertama ini adalah bagaimana mengurangi dan membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat posisi DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sebelum perubahan, kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan Presiden sedangkan DPR hanya memberi persetujuan (pasal 5 ayat 1). Sedangkan setelah perubahan, kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan DPR (pasal 20 ayat 1), dan Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang.

Perubahan selanjutnya adalah mengenai proses dan mekanisme pembuatan Undang-Undang antara DPR dan Presiden yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4 dan 5, yaitu setiap rancangan Undang-Undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2), jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan Undang-Undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila Presiden dalam waktu tiga puluh hari setelah rancangan Undang-Undang itu disetujui bersama, Undang-Undang itu sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi DPR sejajar dengan Presiden dalam membentuk Undang-Undang. Perubahan ini mengandung makna bahwa untuk dapat terbentuknya Undang-Undang harus disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Walaupun seluruh anggota DPR telah menyetujui suatu rancangan Undang-Undang dan Presiden tidak setuju atau sebaliknya, maka rancangan Undang-Undang itu tidak dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Karena suatu rancangan undang-undang telah disetujui bersama sesuai ketentuan ayat 3, maka Presiden hanya mengesahkannya secara administratif saja untuk kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Ketentuan ayat 5 ini menutup kemungkinan tidak disahkannya Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Undang-Undang itu dinyatakan sah dengan sendirinya tanpa pengesahan Presiden dan wajib diundangkan dalam Lembaran Negara apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah persetujuan bersama, presiden tidak memberikan pengesahan. Ketentuan-ketentuan ini lahir karena latar belakang sejarah pembentukan Undang-Undang yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni beberapa rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah di DPR, tidak disahkan oleh Presiden sehingga rancangan Undang-Undang terkatung-katung dan tidak bisa diberlakukan. Pada masa pemerintahan Megawati, beberapa Undang-Undang tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam ayat 4, dan Undang-Undang itu langsung dinyatakan sah dan diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Sekretaris Negara.

Perubahan selanjutnya mengenai DPR ini adalah mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR yang dalam UUD 1945 sebelum perubahan hanya disinggung dalam bagian penjelasan. Karena fungsi pengawasan ini dianggap penting dimiliki oleh DPR untuk berjalannya mekanisme kontrol antar lembaga negara, maka ketentuan dalam penjelasan UUD 1945 itu dimuat secara tegas dalam pasal-pasal UUD 1945 secara lebih jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam pasal 20 A.

Pasal 20 ayat 1, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penyebutan tiga fungsi ini tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 sebelum perubahan maupun penjelasannya, akan tetapi hanya diatur dalam Undang-Undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, pasal 20 ayat 1, hanyalah penegasan atas praktek ketatanegaraan yang telah berjalan sebelumnya. Pasal 20 ayat 2 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat 3, menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Disamping memiliki fungsi legislasi sebagaimana diuraikan di atas, DPR memiliki fungsi anggaran yaitu untuk membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Berbeda dengan rancangan Undang-Undang lainnya yang dapat diajukan oleh DPR, terhadap RUU APBN hanya dapat diajukan oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mengetahui secara detail tentang kebutuhan dan penggunaan keuangan negara. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetejui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi-funsi lainnya yang tersebar dalam Bab-bab lain dari Undang-Undang Dasar ini yaitu :

  1. Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A);
  2. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9);
  3. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13);
  4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2);
  5. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11);
  6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F);
  7. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat 3);
  8. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3);
  9. Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat 3).

Perubahan penting lainnya mengenai DPR adalah menyangkut mekanisme pengisian anggota DPR yang semuanya harus melalui pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa berakhir pula adanya anggota DPR yang diangkat yang dianut selama ini. Sebaliknya, diatur pula mekanisme pemberhentian anggota DPR yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

  1. 3.         Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dengan perubahan UUD 1945 ini, dibentuk sebuah lembaga negara yang baru dan tidak dikenal dalam struktur ketatanegaraan kita sebelumnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga memperkuat kesatuan nasional.

Terjadi perdebatan sangat panjang soal pembentukan DPD ini. Semula ada kelompok anggota MPR yang tidak setuju adanya DPD dan menganggap sudah cukup terwakili dalam utusan daerah yang berada pada MPR seperti yang diatur dalam UUD 1945 yang asli. Pada sisi lain, terdapat usulan dari kelompok anggota lainnya yang mengusulkan pembentukan DPD dengan posisi yang sama kuat dan kewenangannya dengan DPR, yang biasa dikenal dengan sistem bikameral (sistem perwakilan dengan dua kamar) yang kuat. Setelah melalui perdebatan panjang dan pertemuan-pertemuan lobby yang lebih informal disepakatilah pembentukan DPD dengan kewenangan terbatas dan tidak sama dengan DPR. Keterwakilan anggota DPR dengan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung beberapa perbedaan prinsip, antara lain, walaupun anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia, namun anggota-anggota DPR itu dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilu, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, anggota DPD adalah berasal dari calon-calon perorangan dari daerah yang bersangkutan dan dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Pada posisi yang demikian, para anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya. Hal ini sulit akan terjadi pada anggota dari partai politik, karena di samping mewakili kepentingan daerahnya juga mewakili kepentingan partai politiknya. Di samping itu, wakil rakyat yang duduk di DPR yang berasal dari suatu partai politik dan terpilih dari suatu daerah pemilihan dapat saja berdomisili atau berasal dari daerah lain yang bisa saja tidak begitu mengenal daerah yang diwakilinya. Hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi bagi perwakilan daerah yang duduk sebagai anggota DPD, karena mereka dipilih secara perseorangan dalam pemilu secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dalam perubahan UUD 1945 ini ditentukan dengan tegas bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (Pasal 22C ayat 1), yang jumlahnya sama untuk setiap provinsi serta jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR (Pasal 22C ayat 2). Penegasan jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud bahwa setiap provinsi di Indonesia dipandang dan diperlakukan sama menurut UUD 1945, sekecil apapun daerah provinsi itu, karena daerah-daerah itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia bersatu. Kemudian, jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR dimaksudkan agar perimbangan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD tidak didominasi oleh anggota DPD. Jika tidak ada ketentuan itu, dikhawatirkan jumlah anggota MPR akan didominasi oleh anggota DPD yang sebagian besar berasal dari daerah-daerah provinsi yang kecil jumlah penduduknya karena jumlahnya yang lebih banyak. Sehingga anggota-anggota MPR yang berasal dari daerah-daerah luar Jawa akan mendominasi anggota MPR, karena jumlah anggota DPD tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar.

UUD 1945, memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (pasal 22D ayat 2 dan 2). Walaupun disebutkan secara limitatif kewenangan DPD untuk mengajukan dan membahas RUU tersebut, namun kewenangan itu tidak terbatas pada lima macam RUU itu saja, tetapi lebih luas dari itu yaitu segala RUU yang ada kaitannya dengan kelima jenis substansi RUU yang telah disebutkan itu. Di samping itu, DPD juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama (pasal 22D ayat 2). Keterlibatan DPD untuk memberikan pertimbangan dalam pembahasan RUU tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada DPD memberikan pandangan-pandangan dan pendapatnya atas RUU-RUU tersebut karena pasti berkaitan dengan kepentingan daerah-daerah. Kewenangan bidang pengawasan yang diberikan kepada DPD hanya terbatas pada pengawasan atas Undang-Undang yang terkait dengan jenis Undang-Undang yang ikut dibahas dan atau diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya. Hal ini dimaksudkan sebagai kesinambungan kewenangan DPD untuk mengawasi pelaksanaan berbagai RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu DPD juga diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas pengangkatan anggota BPK (Pasal 23F ayat 1). Latar belakang pemberian kewenangan ini karena BPK itu adalah mengawasi penggunaan uang dari UU APBN yang ikut diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya.

Banyak orang bertanya, kenapa kewenangan yang diberikan kepada DPD adalah terbatas dan tidak disamakan dengan DPR saja. Persoalan pokok yang menjadi perdebatan dalam membahas posisi dan kewenangan DPD adalah menyangkut sistem perwakilan yang hendak dibangun dalam Undang-Undang Dasar ini. Apakah menganut sistem perwakilan model bikameral dengan kewenangan yang sama antara dua kamar lembaga perwakilan itu atau sistem bikameral dengan kewenangan yang berbeda antara dua kamar lembaga perwakilan yang ada.

Dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dimana para anggota DPD tidak seperti senator yang mewakili negara bagian dalam sistem negara federal akan tetapi mewakili bagian-bagian daerah Indonesia maka adalah tidak tepat menempatkan DPD dalam posisi yang sangat kuat seperti itu, DPR juga mewakili daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Pada sisi lain dari kajian studi banding sistem perwakilan di berbagai negara ternyata bahwa sistem perwakilan seperti ini adalah lazim dipergunakan bahkan sebagian besar sistem perwakilan itu menggunakan sistem dua kamar yang memiliki kewenangan yang tidak sama. Menempatkan wakil-wakil daerah dalam suatu lembaga perwakilan yang secara formal sederajat dengan lembaga perwakilan dan lembaga negara yang lain pada tingkat nasional dianggap cukup untuk kepentingan daerah dan kepentingan memperkuat kesatuan nasional kita.

Apalagi sistem perawikan yang kita anut bukanlah sistem bikameral akan tetapi masih sistem unikameral karena terdiri dari tiga kamar yaitu, DPR, DPD dan MPR, dimana anggota MPR adalah terdiri dari dari anggota DPR dan anggota DPD (bukan terdiri dari DPR dan DPD).

  1. 4.           Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sebelum perubahan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditempatkan pada salah satu ayat saja, yaitu ayat 5 pasal 23 UUD 1945. Karena BPK ini memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan semangat untuk mengakomodir prinsip-prinsip yang termuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, maka BPK diatur dalam satu bab tersendiri.

Disamping itu, semangat perubahan pengaturan mengenai BPK dilatarbelakangi oleh berbagai masalah dalam praktek ketatanegaraan kita yaitu posisi yang lemah dan terlalu banyak instansi/lembaga pemerintah yang melakukan fungsi yang sama. Dengan semangat yang demikianlah BPK diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu bab VIIIA, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara. Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR, sedangkan setelah perubahan ini hasil pemeriksaan BPK disampaikan juga kepada DPD karena DPD juga melakukan pengawasan atas APBN dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena pemeriksaan BPK termasuk juga pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutnya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan pengangkatannya diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1). Ketentuan ini bermaksud menegaskan bahwa proses final penentuan anggota BPK dilakukan oleh DPR setelah mempertimbangkan pendapat DPD, sedangkan Presiden hanya meresmikannya dalam bentuk surat keputusan pengangkatan secara administratif dan melantiknya.

BPK berkedudukan di Ibu Kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Latar belakang munculnya pasal ini adalah adanya kehendak para perumus UUD 1945 untuk menjadikan BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengawasan eksternal atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara karena selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintah dan Inspektorat Jenderal setiap departemen, yang merupakan instansi pengawasan internal departemen yang bersangkutan. Karena itulah diamanatkan oleh UUD, bahwa BPK mendirikan perwakilan-perwakilan di setiap provinsi untuk memperluas jangkauan pemeriksaan BPK dan menggantikan peran BPKP selama ini, dan BPKP diintegrasikan ke dalam BPK.

  1. 5.         Presiden

Semangat perubahan UUD 1945 mengenai jabatan Presiden dilatarbelakangi oleh pengalaman ketatanegaraan kita selama ini yang menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden sangat besar, tidak ada pembatasan masa jabatan seseorang untuk menjadi Presiden serta mekanisme pemilihan Presiden yang hanya dilakukan oleh MPR dan tidak mapannya posisi Presiden yang setiap saat dapat dijatuhkan oleh MPR. Sistem presidensial yang dianut dan dilaksanakan menunjukkan kelemahan yang nyata. Setiap saat Presiden dapat dijatuhkan oleh parlemen (MPR) karena ketidak-sukaan MPR atas kebijakan-kebijakan Presiden. Perubahan ini dimaksudkan untuk membatasi beberapa kekuasaan Presiden, memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem Pemerintahan Presidensial sekaligus memperkuat posisi Presiden.

Dengan latar belakang dan maksud seperti itulah pada perubahan pertama UUD 1945, MPR mengubah pasal 5 UUD 1945, yaitu mengubah pasal 5 ayat 1, yang sebelumnya berbunyi “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”, diubah menjadi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Dengan perubahan ini, UUD 1945 telah mengubah kekuasaan Presiden di bidang legislatif dalam membentuk Undang-Undang. Kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada DPR (Pasal 20 ayat 1). Walaupun pada kenyataannya DPR tidak memiliki kekuasaan mutlak (mandiri) untuk membentuk Undang-Undang dan tetap harus dilakukan bersama Presiden. Pada perubahan pertama juga diubah Pasal 7, mengenai jabatan Presiden sehingga seseorang hanya dapat menjabat sebagai presiden untuk dua periode saja. Pembatasan lainnya adalah mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk mengangkat duta dan menerima duta negara lain yang harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 2 dan 3), serta pemberian amnesti dan abolisi yang harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).

Dengan keharusan memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta, Presiden diharapkan tidak terlalu bebas dalam pengangkatan duta itu, dan duta-duta yang dikirim ke negara-negara sahabat harus juga diketahui oleh DPR. Hal ini tidak berarti bahwa pengiriman duta-duta itu tergantung pada DPR, karena kewenangan pengiriman duta dan konsul tetap dimiliki oleh Presiden dan DPR hanya sebatas memberikan pertimbangan-pertimbangan. Demikian juga dalam hal menerima duta negara lain, jika tidak ada masalah dalam hubungan Indonesia dengan negara lain maka pemberian pertimbangan DPR yang berkaitan dengan penerimaan duta negara lain tidak harus dilakukan proses yang bertele-tele di DPR, cukup dengan pernyataan konfirmasi dari DPR, karena masalah ini terkait dengan kebiasaan dalam hubungan Internasional yang harus memperhatikan asas timbal balik (resiproritas) dalam tata pergaulan Internasional.

Sedangkan pertimbangan DPR atas pemberian Amnesti dan Abolisi dimaksudkan agar Presiden memperhatikan aspek-aspek politis dalam memberikan Amnesti dan Abolisi karena Amnesti dan Abolisi adalah menyangkut kebijakan yang sangat berpengaruh besar atas keadaan dan stabilitas negara.

UUD 1945 mengatur secara tegas syarat Presiden serta tata cara pemilihan dan pemberhentiannya Presiden dalam masa jabatannya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan mekanisme demokrasi pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan memperkuat sistem presidensil. Pada satu sisi, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dengan suara mayoritas mutlak (Pasal 6A) akan memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, sedangkan pada sisi lain pemberhentian Presiden dipersulit baik dari segi alasan-alasan pemberhentian maupun prosesnya yang rumit. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem Pemerintahan Presidensil, yaitu suatu sistem yang memberikan jaminan pada Presiden untuk memerintah dalam periode yang pasti (fixed periode) dan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen setiap saat seperti pada sistem parlementer.

Pasal 6 UUD 1945 sebelum perubahan hanya menentukan satu syarat seseorang bisa menjadi Presiden yaitu Presiden adalah orang Indonesia asli. Sedangkan dalam perubahan, syarat seorang untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6); paling tidak memenuhi tiga syarat yaitu sebagai berikut :

  1. Harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewargaangeraan lain karena kehendaknya sendiri;
  2. Tidak pernah mengkhianati negara;
  3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan dengan Undang-Undang.

Dihilangkannya syarat “orang Indonesia asli”, didasarkan pada pertimbangan bahwa sangat sulit untuk menentukan siapa sebenarnya orang Indonesia asli itu, karena orang-orang Indonesia sudah bercampur baur sedemikian rupa. Karena itu yang paling mudah dibuktikan adalah mengenai kemurnian kewarganegaraan seseorang sebagai syarat menjadi Presiden, yaitu apabila sejak kelahirannya telah menjadi warga negara Indonesia dan tidak pernah melepas kewarganegaraannya atas kemauan sendiri.

Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A ayat 2). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peran bagi partai politik sebagai salah satu infrastruktur demokrasi yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Ini bukan berarti menutup kesempatan bagi calon yang tidak berpartai politik untuk menjadi pasangan Presiden atau Wakil Presiden karena dapat saja seseorang yang bukan kader partai politik diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak dimungkinkannya calon independen yang dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya disebabkan oleh masalah teknis pencalonan itu sendiri yaitu bagaimana membatasi jumlah calon, sedangkan kita tidak menggunakan sistem pemilihan pendahuluan sebagai tahap penjaringan calon independen. Presiden yang terpilih adalah yang memperoleh suara mayoritas mutlak atau lebih dari lima puluh persen pemilih, karena dengan cara demikianlah bisa mendapatkan seorang Presiden yang terpilih dengan legitimasi yang kuat. Karena itu, jika dalam putaran pertama tidak ada pasangan calon yang mencapai lebih dari lima puluh persen, maka harus dipilih kembali dari dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

Alasan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dipersulit dan ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945, yaitu :

  1. Terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela;
  2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Sedangkan mekanisme pemberhentian harus dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut (Pasal 7B), yaitu :

  1. Diajukan oleh DPR kepada MPR;
  2. DPR meminta pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden;
  3. Pendapat DPR tersebut terkait dengan fungsi pengawasan DPR;
  4. Didukung oleh minimal 2/3 anggota DPR hadir dengan korum minimal 2/3 anggota DPR;
  5. Mahkamah konstitusi membenarkan pendapat DPR;
  6. Diputuskan oleh MPR dengan suaru minimal 2/3 anggota MPR yang hadir dengan jumlah korum minimal ¾ anggota MPR.

Apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jika posisi Wakil Presiden lowong maka MPR memilih Wakil Presiden dari dua orang calon yang diajukan oleh Presiden. Apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhalangan tetap, maka pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan ( triumvirat ) sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru yang dipilih oleh MPR, dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang calon Presiden dan Wakil Presidennya memperoleh suara terbayak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Dengan sistem yang demikian maka dapat dipastikan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat di Indonesia dilakukan secara tetap setiap lima tahun sekali.

Dewan Pertimbangan Agung yang diatur dalam bab IV pasal 16 UUD 1945 sebelum perubahan dihapus dan diganti dengan suatu dewan yang kedudukannya berada di bawah Presiden untuk menjalankan fungsi yang sama dengan fungsi DPA yang akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

  1. 6.         Kekuasaan Kehakiman

Perubahan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, dimaksudkan untuk mempertegas posisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan pengaturan yang lebih lengkap tentang wewenang dari masing-masing lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman serta mekanisme pengisian anggota dari badan-badan kekuasaan kehakiman itu. Hal ini penting karena kekuasaan kehakiman yang bebas harus dijamin dan diatur secara tegas dalam undang-undang dasar agar tidak disalahgunakan.

  1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi atas setiap perkara yang diajukan kepadanya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat 1).

Dengan perubahan ini pula dipertegas empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti MA dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang (Pasal 24 ayat 3). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara dan lain-lain.

  1. Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkunan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

  1. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution) . Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

  1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD;
  2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
  3. Memutus pembubaran partai politik;
  4. Memutus sengketa pemilu;
  5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden dari calon yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Dengan demikian 9 orang hakim konstitusi itu mencerminkan perwakilan dari tiga cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif.

3.6    Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak Otonomi (Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

  1. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”
  2. Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.
  3. Pasal 25A yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

BAB IV

PENUTUP

 

4.1              Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan Presidensial, yang mana presiden memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan diatur berdasarkan UUD 1945.  Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sedangkan tugas menteri-menteri adalah menyelenggarakan sebahagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidangnya masing-masing. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan ada yang disebut dengan aparatur pemerintah dimana apartur pemerintah itu adalah Instansi-instani pemerintah baik di pusat maupun di daerah beserta pejabat/pegawai negerinya.

Dalam sistem penyelenggaraan negara ada yang disebut dengan aparatur negara, aparatur negara adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dan perubahannya. Lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat/nasional di pegang oleh Presiden dan Wakil Presiden selaku badan Eksekutif, (MPR, DPR, dan DPD) selaku badan Legislatif, (Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi) selaku badan Yudikatif, dan BPK selaku badan Auditif/Eksplanatif. Sedangkan di tingkat provinsi di pegang oleh Gubernur/Wakil Gubernur selaku badan Eksekutif, (DPRD Provinsi) selaku badan Legislatif dan di tingkat Kabupaten/Kota di pegang oleh Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku badan Eksekutif, (DPRD Kabupaten/Kota) selaku badan Legislatif.

Dalam sistem pemerintahan ini, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Setelah adanya perubahan/amandemen UUD 1945 tidak ada kedudukan lembaga tertinggi, melainkan semuanya sama sebagai lembaga-lembaga tinggi negara.

4.2              Tindak Lanjut

Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik.  Dimana Negara  ini  menganut  sistem  Presidensial.  Seharusnya  presiden  sebagai kepala  Negara  sekaligus  kepala  pemerintahan  bisa  melaksanakan kewajiban  keduanya  dengan  baik.  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  harus  mampu  mengkondisikan  sistem  pertahanannya  dengan  baik,  karena pada  kenyataannya  sistem  yang  berjalan  belum  bisa  dikatakan  berhasil  membuat  rakyat  makmur. Sesuai  dengan  tujuan  pemerintahan  Indonesia.

Indonesia  adalah  Negara  hukum  sesuai  pasal  1  ayat  3,  Dimana  hukum  benar – benar  ditegakkan.  Saat   ini  pelanggaran – pelanggaran  sedang  maraknya  terjadi  di Negara  baik  warga  Negara  maupun  dari  badan  pemerintahannya   itu   sendiri.  Maka  bedasarkan  asas  keadilan  hukum  harus  di jatuhkan   kepada   pihak – pihak  yang  bersalah  dengan  seadil – adilnya  tanpa  memandang  apapun.  Dan harusnya  hukum  itu  bersifat  konsisten  artinya  tidak  dapat  dibeli  dengan  apapun.  Pemerintah  beserta  lembaga  negaranya  harus  mampu  bekerjasama  demi  mencapai  tujuan  bersama,  karena  sistem  tidak  dapat  dijalankan  tanpa  ada  keseimbangan  antara  satu  dan  yang  lainnya.

Lembaga  Negara  harus  mampu  menjalankan  kewajiban  dan  wewenangnya  dengan   baik,  agar  wacana  yang  berkembang  di  masyarakat  bahwa  pejabat  Negara  hanya  berpoya – poya  dengan  gaji  fasilitasnya  yang  diberikan  Negara  segera  dihapuskan.

Negara  Indonesia  yang  berbasis  Negara  kesatuan  setidaknya  harus  mampu  menyatukan  etnik – etnik  atau  budaya – budaya  di Indonesia   agar  keberagaman  itu  menjadi  sebuah  keistimewaan  tersendiri  bukan  menjadi  sumber  perpecahan,

DAFTAR PUSTAKA

 

Mahmud, Abdullah dkk. 2000. Tata Negara. Gontor Ponorogo: Darussalam Press.

Setijo, Pandji. 2009. Pendidikan Pancasila. Jakarta: PT Grasindo.

http://www.setneg.go.id

http://witantra.wordpress.com

http://id.wikipedia.org

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Mahmud, Abdullah dkk. 2000. Tata Negara. Gontor Ponorogo: Darussalam Press.

Hidayat, Komarudin dkk. 2010. Pendidikan Kewargaan. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ranadireksa, Hendarmin. 2007. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Bandung: Fokusmedia.

Syafiie, Kencana, dkk. 2009. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

 


[1] Inu Kencana Safiie danAzhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

[2] Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 145.

[3] Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV

[4] Abdullah Mahmud dan Suyoto Arief, Tata Negara, (Gontor: Darussalam Press, 2000), hlm. 92.

[6] Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 25.

[7] Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 269.

[9] Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 147.

[10] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s